 |
| Sumber Foto: PARINDRA NTT |
Sarainews.Com-Kota Kupang,-Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan beberapa gedung kampus Politeknik, meninjau lokasi stanting di TTS dan peresmian tempat wisata kuliner di Kota Kupang mendapatkan apresiasi dan menititipkan harapan dari pemuda NTT. Salah satunya datang dari Ketua DPD PARINDRA NTT, Yakobus Bane Pa, S. KM melalui rilis tertulis kepada media ini,Rabu 23/03/22
Yakobus mengapresiasi dan memberikan Penghargaan yang tinggi serta berterima Kasih kepada Jokowi karena telah berulang kali berkunjung dan banyak pembangunan yang terjadi di NTT selama masa kepemimpinannya.
"Sebagai organisasi Kepemudaan kita beri apresiasi dsn Penghargaan yang tinggi serta berterima Kasih kepada Pak Jokowi. Jokowi sudah berbuat banyak hal untuk pembangunan. Jokowi juga sudah sering berkunjung, menunjukan adanya perhatian serius terhadap pembangunan Infrastruktur Di NTT" Ungkap Ketua PARINDRA NTT yang akrab disapa Kobus.
Selain itu, Ketua DPD PARINDRA NTT Juga Menitipkan Harapan kepada Presiden untuk tidak hanya memberi Perhatian Terhadap Infrastuktur, tetapi juga terhadap penanganan begitu banyak kasus di NTT yang bahkan menyita perhatian publik secara Nasional.
"Banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT. Ada kasus pemerkosaan, ayah menghamili anak kandung, eksploitasi anak, dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi. Ungkapnya
Ketua PARINDRA NTT juga mengingatkan akan kasus pembunuhan yang sangat sadis yang telah terjadi dan viral di NTT, bahkan Nasional yaitu Proses penegakan hukum terhadap kasus Pembunuhan sadis ibu astrid dan Lael belum juga tuntas hingga kini. PARINDRA NTT berharap dengan kehadiran Presiden yang berulangkali ke NTT tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur namun juga pada berfokus pada penegakan hukum di NTT
"Kami berharap Kehadiran Jokowi yang berulang ulang kali tidak hanya sekedar pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur" Tutup Ketua PARINDRA NTT.
