 |
| Gambar: Foto 3 Capres 2024, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo (Sumber Foto: BBS News Indonesia) |
SEBERAPA REALISTIS JANJI DARI 3 CAPRES DAN CAWAPRES 2024 DI INDONESIA?(MELIHAT DARI SUDUT PANDANG EKONOMI)
Elles umbu laiya
19 November 2023.
Dalam Tulisan ini Saya Mencoba untuk membedah dan mengevaluasi Janji-janji dari bakal Calon Presiden 2024 di Indonesia. Ada tiga Paket Calon Presiden,yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies, Mereka Semua Menawarkan Janji Program yang bisa kita Evaluasi, apakah Janji-janji itu Realistis bisa di Jalankan atau Masuk dalam Hitungan akal sehat Dari Sudut Pandang Ekonomi.
1). Ganjar Pranowo: Menaikan Gaji guru jadi 30 juta Perbulan dan Guru baru 10 juta Perbulan Dan melanjutkan Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).
2). Prabowo Subianto: Perbaikan Gizi Nasional dengan Cara menyediakan Makan siang dan Susu Gratis buat Semua pelajar,Balita dan Juga ibu Hamil. Kemudian Hilirisasi industri dengan melarang Ekspor Bahan mentah dan harus di olah Di Indonesia. Kemudian ada Tentang Biaya Gratis Untuk Seluruh Universitas Negri.
3). Anies Baswedan; BBM Gratis untuk Semua Rakyat dan Program Listrik Gratis buat Rakyat Miskin, kemudian menaikkan Dana Desa yang Awalnya cuman 1 dan 2 milyar pertahun menjadi 5 milyar Pertahun.
Mari kita Coba Evaluasi satu persatu, seberapa Realistis janji-janji Capres 2024 ini.
kita mulai dari Pak Ganjar;
1). Gaji guru jadi Rp30 juta atau minimal Rp10 juta buat guru baru. kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan untuk ngerealisasikan janji ini? apakah APBN kita cukup?
Direktur indef, Pak Tauhid Ahmad bilang;"Bahwa janji ini sangat berat buat APBN, karena logikanya begini,dengan jumlah guru yang mencapai 3,37 juta orang maka negara harus mengeluarkan biaya Rp 101 Triliun setiap bulan untuk Gaji guru saja dan kebutuhan anggaran buat ngegaji guru ini mencapai 1.200 Triliun dalam 1 tahun", jumlah ini nyaris dua kali lipat dari seluruh anggaran pendidikan nasional tahun 2023 yang cuman sebesar Rp 612 Triliun. Dengan APBN 2023 yang mencapai 3.061 triliun maka 40% dari APBN kita Akan habis buat gaji guru saja dan itu belum termasuk ASN lain,TNI dan juga Polri. Selain itu perlu dipertanyakan juga, apakah gaji guru ini sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat lewat APBN atau sebagiannya ditanggung oleh pemerintah daerah lewat tambahan penghasilan pegawai yang dibiayai sama APBD?
kalau misalnya sebagian ditanggung sama Pemda, masalahnya Tidak semua Pemda itu punya dana yang cukup Untuk menggaji tenaga pengajar sebesar itu, bahkan dengan Rate yang sekarang ini saja masih banyak Pemda yang kesulitan buat bayar gaji tenaga pengajar, hal ini tercermin dari pengajuan pemerintah daerah seindonesia yang cuman mengajukan 500.000 formasi Guru, padahal pemerintah pusat itu menyediakan kuota sebanyak 1 juta formasi, alasannya apa? Ternyata Pemda Mengira Kalau gaji guru P3K ditanggung sama APBD dan mereka tidak sanggup buat menganggarin lebih banyak lagi.
sampai sini saya mau tanya pendapat Teman-teman, apa realistis jika gaji guru sampai Rp30 juta? Mari kita diskusikan.
2). sekarang kita lanjut bahas janji kedua Pak Ganjar yaitu; Melanjutkan pembangunan IKN.
Terkait Melanjutkan IKN,sebenarnya kalau misalnya revisi undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 IKN disahkan,siapapun presiden yang terpilih di tahun 2024 nanti sudah pasti terikat undang-undang untuk kewajiban melakukan pembangunan IKN. pertanyaannya,seberapa realistis melanjutkan pembangunan IKN? Dengan anggaran yang tersedia dalam APBN, kalau diasumsi pembiayan tahap 2 sampai tahun 2029 itu tidak jauh beda dengan pembiayan IKN tahap 1.
Maka perlu dan sekitar 466 sampai 500 Triliun untuk membangun IKN sampai periode presiden berikutnya berakhir, yang Dimana 30% di antaranya atau setara 140 sampai 146 triliun ditanggung oleh APBN. sebetulnya kalau 30%nya ditanggung pemerintah, jumlah ini masih cukup realistis dari anggaran pemerintah yang mencapai Rp3.000 Triliun di tahun 2023 ini, tapi yang jadi Pertanyaan itu bagaimana pemerintah bisa Menutupi sisa kebutuhan pendanaannya?, Entah dari swasta ataupun investor luar negeri dengan perkiraan kebutuhan tambahan sekitar Rp350 triliun dalam 5 tahun. sebetulnya ada banyak cara Yang bisa dilakukan, mulai dari penyertaan modal BUMN Kemudian ada pendanaan atau pembiyayaan internasional atau bisa juga dengan cara Menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
Dari informasi atau berita terkait,pemerintah itu sebenarnya sudah berpengalaman melakukan skema KPBU ini buat proyek pembangunan infrastruktur misalnya; terkait jalan tol Manado Bitung, Kemudian ada PLTU Batang Jawa Tengah sampai proyek palapa ring. artinya apa? kelanjutan proyek IKN ini masih realistis buat pakai dana APBN 30% dari kebutuhan dananya, tapi yang akan jadi PR pemerintah selanjutnya itu adalah marik keterlibatan swasta dan pihak lain agar mau Turut mendanai proyek ini dan mengeringkan beban APBN.
sekarang kita lanjut bahas janji Prabowo Subianto yang pertama itu adalah;
1). Program perbaikan gizi nasional dengan cara menyediakan makan siang dan susu gratis buat murid sekolah, Pesantren, balita dan juga ibu hamil. kalau misalnya ini diwujudkan kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan?
Dari berbagai sumber yang saya baca, saya dapat memperkiran kalau anggaran yang dibutuhkan untuk Menjalankan program makan dan susu gratis ini mencapai sebesar 266 sampai 400 Triliun per tahun. Angka ini dihitung berdasarkan perkiraan jumlah 44 juta anak sekolah,30 juta anak prasekolah dan 3 juta juta ibu hamil,jadi totalnya 77 juta jiwa yang harus dikasih makan bergizi tiap hari, Untuk untuk saja di tahun 2023 dana APBN yang dialokasikan untuk kesejahteraan anak itu 49,4 triliun dan ada 30 triliun buat pencegahan stunting atau gizi buruk.
Artinya apa? kalau program ini dijalankan,maka anggaran perbaikan gizi Akan meningkat Mulai dari 6-8 kali lipat, dan dengan melihat anggaran pendidikan nasional yang cuman Rp600 triliun, maka pembagian makanan gratis ini,berpotensi memakan 2/3 anggaran pendidikan hanya untuk membeli makan siang saja.
Menurut pengamat ekonomi; Andika Nurin Maulana, anggaran pendidikan lebih mendesak disalurkan untuk perbaikan sarana dan infrastruktur pendidikan; mulai dari sekolah, pusat penelitian dan juga pengembangan kurikulum yang saat ini masih belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Dari Berita Terkait, Di Indonesia sendiri, kebijakan Program Perbaikan Gizi ini pernah diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019 dengan cara memberikan cemilan sehat dan juga susu UHT di 374 sekolah yang ada di Jakarta. Namun selama 154 hari program ini di jalankan, menelan biaya sebesar Rp354 miliar.
Dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, kemungkinan kebijakan ini bisa dijalanin jikalau pemerintah Pusat itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk Menganggarkan APBD-nya untuk kelancaran program ini, Tapi besar kemungkinan hanya daerah-daerah yang sudah maju saja Yang Sanggup untuk menganggarkan program ini secara penuh, sementara daerah-daerah yang anggarannya terbatas, pastinya tetap butuh bantuan lebih dari pemerintah pusat untuk mewujudkan program ini.
Selanjutnya kita lanjut bahas janji kedua Pak Prabowo yaitu;
2). Hilirisasi industri dengan melarang ekspor mineral mentah. Buat yang belum paham mengenai ini,saya coba jelaskan sedikit masalahnya.
Dari sudut pandang ekonomi, Negara mengalami kerugian besar Kalau hanya menjual bahan mentah hasil bumi dan alamnya tanpa diolah dulu. kenapa rugi? karena harga jual bahan mentah itu murah, untungnya tipis dan harganya juga tidak stabil, sementara harga jual barang jadi atau setengah jadi itu punya nilai tambah ekonomi yang besar dan harganya juga stabil untuk menopang pemasukan ekonomi negara. Sebagai gambaran; di Tahun 2022 pendapatan negara dari ekspor biji nikel itu mencapai Rp91,7 Triliun dan ekspor bauksit senilai Rp9,5 Triliun, jadi kalau misalnya hilirisasi ini bisa berjalan,akan ada pertambahan nilai ekonomi bauksit sampai 552%.
Artinya apa??, jikalau kita tidak bisa mengolah bauksit, kita akan kehilangan potensi keuntungan sampai 552% dan itu baru satu komoditas saja, belum dengan komoditas-komoditas lain yang ada di negara kita. Akan ada ribuan triliun potensi pemasukan negara jikalau hilirisasi ini berjalan dan akan ada jutaan lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan, masalahnya dari data ekspor Tahun 2022 keseluruhan ekspor bahan mentah dari total Ekspor kita itu Dominan hampir 58%, sementara ekspor barang yang sudah diolah dan punya nilai tambah tinggi itu totalnya cuman sekitar 16,36% saja, Sisanya adalah ekspor bahan setengah jadi dengan nilai tambah yang tidak begitu tinggi, dengan begitu program Pak Prabowo ini perlu diakui, dan strategis untuk ekonomi.
Tetapi,tentu program ini punya banyak tantangan mulai dari kepastian Hukum dan regulasi, kemudian kesiapan infrastruktur, kecukupan SDM, ketersediaan jalur pasokan logistik hingga rencana pasaran produk, mengingat kita akan menjadi pemain baru di pasaran barang jadi.
Kemudian Janji pak Prabowo Yang Ketiga, Tentang Biaya Gratis Di Universitas Negri?😁 Kalau pembahasan mengenai Ini,kita bisa Melihat Kembali Pembahasan awal yang ada pada Janji Pak Ganjar di atas, mengenai Anggaran Pendidikan. Seberapa Realistiskah itu, Mari Kita Evaluasi bersama.
Selanjutnya kita bahas janji Capres yang terakhir yaitu Anis baswedan;
1). Yang pertama adalah menggratiskan BBM atau minimal disubsidi dengan harga semurah-murahnya.
Untuk gambaran saja dengan subsidi sekarang, beban yang ditanggung APBN buat mengsubsidi BBM dan energi lain mencapai hampir Rp340 Triliun di tahun 2023, bahkan di Tahun 2022 lalu, realisasi penggunaan APBN buat subsidi di BBM dan listrik mencapai Rp551,2 Triliun, kalau subsidi sebagian BBM dan listrik saja,beban APBN sudah tembus Rp550 Triliun.
Bakal Sebesar apa beban APBN Kita? Kalau misalnya BBM dan listrik digratiskan semua, di perkirakan pengeluaran APBN bisa naik minimal dua kali lipat dan tembus 1000 Triliun jika BBM dan listrik digratiskan. Bahkan bisa lebih kalau harga minyak dunia naik, dengan pembengkakan anggaran sebesar ini banyak tokoh dan ekonom yang nentang keras kebijakan menggratiskan BBM dan listrik sepenuhnya. Direktur Indef; Pak tauhid Ahmad menganggap kalau program menggratiskan BBM itu sangat tidak mungkin dan mustahil. Selain itu Pak Tauhid juga berpendapat kalau subsidi BBM yang sekarang saja sering salah sasaran, di mana mereka yang menikmati BBM subsidi itu adalah orang mampu.
Terlepas dari itu, jikalau kita melihat kasus negara lain Soal pemberian subsidi BBM itu banyak berujung Malapetaka dalam jangka panjang, contohnya Negara Venezuela yang selama puluhan tahun Memanjakan rakyatnya dengan subsidi BBM dan banyak subsidi lain, Hal ini membuat pengeluaran dan hutang pemerintah makin membengkak, akibatnya apa? Ketika harga minyak dunia turun dan pendapatan negara mereka berkurang drastis, defisit anggaran negara membuat ekonomi nasional collaps. Puncaknya di tahun 2016 Venezuela Mengalami krisis moneter yang hebat, tingkat inflasi Venezuela mencapai 438% di tahun 2017 bahkan Tembus 65.000% di tahun 2018, akhirnya Venezuela harus menaikan harga BBM dan mengikuti harga minyak dunia untuk dijual ke rakyatnya, soalnya mereka sudah tidak mampu buat subsidi lagi.
Terakhir kita coba mengevaluasi janji Anis yang kedua yaitu;
2). Meningkatkan dana desa dari yang awalnya cuman Rp1 sampai Rp2 miliar per tahun menjadi Rp5 miliar per tahun.
Mungkin ada yang Bertanya Dana Desa ini maksudnya apa? dan Apa pentingnya Dana Desa ini? singkatnya, Dana desa itu adalah alokasi APBN yang ditransfer ke desa-desa di Indonesia lewat Pemerintah Kota atau pemerintah Kabupaten,yang kemudian dikelola oleh pemerintah Desa secara mandiri untuk Membiayai pembangunan infrastruktur di desa,pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, pendidikan,kesehatan dan juga sarana sosial di desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengurangi ketimpangan ekonomi desa dan kota dan juga untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Desa, misalnya wabah penyakit atau penanggulangan gizi buruk.
Program Dana Desa ini mirip Dengan program pembangunan desa di Korea Selatan yang sukses besar dalam pembangunan setiap pelosok daerah di Korea Selatan, bedanya kalau di Indonesia; dana desa ini dikasih secara tunai ke rekening Pemerintah Desa, sementara di Korea bantuan itu dikasih dalam bentuk material langsung buat mencegah terjadi penyelewangan dana, Jadi sebetulnya program Dana Desa ini bisa jadi strategis, tetapi penyalurannya perlu lebih bijak lagi, Mengingat bahwa sering Terjadi korupsi. Apa tepat kalau disalurkan ke rekening Pemerintah desa atau lebih baik disalurkan dalam bentuk materi langsung?.
Terlepas dari itu, kita hitung Berapa biaya yang dibutuhkan jikalau program Pak Anies ini dijalankan. Saat ini ada sekitar 75.000 desa di Indonesia, dengan Alokasi Dana Desa sebesar Rp5 miliar per tahun untuk setiap Desa, maka kebutuhan anggaran buat Dana Desa ini mencapai Rp375 triliun per tahun, secara jumlah bisa dibilang ini cukup besar dan mungkin masih bisa dicapai.
Tapi pertanyaanya, Bagaimana upaya pemerintah untuk Meminimalisir belanja yang tidak efisien dan juga praktik korupsi yang sangat marak terjadi?, Masih cukup banyak desa yang belum mampu menyerap Dana Desa secara optimal,karena faktanya berdasarkan temuan dari Indonesian corruption watch atau ICW di tahun 2021 dan 2022, ternyata kasus korupsi yang ditanganin aparat penegak hukum itu paling banyak terjadi di sektor Dana Desa ,dan hal ini menunjukkan bahwa sektor dana desa mempunyai risiko paling rentan terjadinya korupsi. Jadi penambahan alokasi Dana Desa itu sangat berpotensi jadi lahan basah buat para aparat dan pejabat desa yang ingin mengelakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi.
Terlepas dari itu, Tidak bisa dipungkiri juga jikalau Penyaluran dana desa itu sudah banyak perbaikan di berbagai pelosok daerah, misalnya Penduduk miskin di desa berkurang sebanyak 2,6 juta jiwa sepanjang 2015 sampai 2020, dan Dana Desa juga sudah dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi Desa mula dari jalan, jembatan, Pasar, akses air bersih,toilet umum yang bersih,Sarana pendidikan dan juga kesehatan, jadi program Dana Desa ini bisa dibilang strategis, apalagi sudah ada contoh positif dari Korea Selatan yang sukses besar meningkatkan pembangunan desa, Namun pengawasan korupsi dan prosedur Penyaluran dana ini harus jadi catatan penting jikalau Upaya ini dijalankan.
Nah itu Hasil Evaluasi saya tentang janji-janji bacapres jikalau mereka terpilih jadi presiden Indonesia, sebetulnya masih ada banyak lagi janji-janji yang layak buat digali lebih dalam mengenai pernyataan dari capres dan cawapres tentang program-program yang mereka buat dan untuk Teman-teman yang baca tulisan ini, ceritakan Apa saja janji para capres dan cawapres kita? Silahkan di ketik di kolom komentar untuk dan Kita Diskusikan mengenai,apakan janji-janji mereka realistis atau tidak😁. sampai ketemu lagi Pada Tulisan selanjutnya.
Kupang_19November 2023.
